MENUJU PERTAHANAN NASIONAL YANG MANDIRI DAN KUAT (Melihat Pertahanan Nasional dari Kacamata Studi Hubungan Internasional)

MENUJU PERTAHANAN NASIONAL YANG MANDIRI DAN KUAT (Melihat Pertahanan Nasional dari Perspektif Studi Hubungan Internasional)

***

Dalam perspektif realisme –salah satu teori dalam hubungan internasional-, keamanan dan pertahanan nasional merupakan isu utama dari berbagai isu-isu lainnya. Mearsheimer –teoriwan hubungan internasional- mengungkapkan bahwa tujuan negara adalah survive. Negara berkeinginan untuk terus bisa mempertahankan kelangsungan integritas territorial.

Marsheimer menjelaskan bahwa tidak ada negara yang bisa memastikan bahwa negara lain tidak akan menggunakan kekuatan militer yang dimilikinya untuk menyerang mereka. Sebuah negara tidak benar-benar bisa mengetahui secara pasti apa “niat” yang dimiliki oleh negara lain.

Ada ‘ketakutan’ menurut Mearsheimer bagi negara-negara dalam sistem yang anarki. Olehnya dalam rangka mengatasi ataupun menyudahi ketakutan ini, negara akan cenderung memperkuat pertahanan dan keamanan dalam negerinya. Kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan power negara sebagai tujuan maupun instrumen, khususnya yang bersifat hard power. Tentu dalam hal ini, bidang militer menjadi satu instrumen pentingnya.

Sumber: Google Advance Search

Ada ‘ketakutan’ menurut Mearsheimer bagi negara-negara dalam sistem yang anarki. Olehnya dalam rangka mengatasi ataupun menyudahi ketakutan ini, negara akan cenderung memperkuat pertahanan dan keamanan dalam negerinya. Kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan power negara sebagai tujuan maupun instrumen, khususnya yang bersifat hard power. Tentu dalam hal ini, bidang militer menjadi satu instrumen pentingnya.

Lebih lanjut, adapun implikasi dari peningkatan keamanan oleh suatu negara adalah ‘rasa ketidaknyamanan’ dari negara lainnya, terutama negara-negara yang berada di sekitarnya. Ada rasa tidak ingin disaingi ataupun ketakutan jika sewaktu-waktu tercipta konflik dan kemampuan militer dalam negeri setara. Alhasil, negara-negara lain pun juga melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan keamanan militer masing-masing. Persaingan pun terjadi. Dalam hubungan internasional kondisi ini dikenal dengan Security Dilemma (Dilema Keamanan).

Belum lagi ketika membahas ancaman negara yang bersifat non-tradisional. Beberapa dekade terakhir (terutama setelah perang dingin), keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar negara, tetapi juga terpusat pada keamanan masyarakat atau kemudian diistilahkan sebagai ‘keamanan manusia’. Silang hubungan yang berlangsung dalam proses global, regional dan domestik membuat spektrum “ancaman dan gangguan keamanan nasional” suatu negara bersifat lebih kompleks. Terorisme, radikalisme, separatism, pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, serangan siber dan spionase, peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah menjadi beberapa ancaman nyata yang telah dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia.

Sebagai negara besar yang sudah menginjak umur 75 tahun sejak kemerdekaan, Indonesia tentu telah melewati dan menghadapi berbagai dinamika dalam menjaga dan mempertahankan negaranya. Berbagai ancaman, konflik dan masalah dari waktu ke waktu menuntut Pemerintah Indonesia untuk memperkuat postur pertahanannya. Setidaknya mampu ‘bersaing’ dan disegani oleh negara-negara lain.

Kepentingan pertahanan nasional pun telah menjadi salah satu aspek penting yang terus diupayakan oleh pemerintah. Ancaman bisa saja datang dimanapun dan kapanpun, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dan dalam hal ini, satu ‘titik pengharapan’ pemerintah adalah Industri Pertahanan Nasional. Bagian dari industri nasional yang tergolong “industri strategis” ini diharapkan mampu terus menghasilkan dan mengembangkan berbagai produk pertahanan, diantaranya adalah sistem senjata, peralatan dan perlengkapan serta segala hal yang berhubungan dengan logistik.

Sumber: nusantaranews.co

Dalam perkembangan zaman, Industri Pertahanan Nasional dituntut adaptif dalam mengembangkan tekhnologi dan produknya. Tentu akan berbeda konsep pertahanan yang digunakan ketika zaman Indonesia mempertahankan kemerdekaan, ataupun era perang dingin yang identik dengan kondisi perang dan konsep pertahanan yang diterapkan diera globalisasi saat ini yang selalu dikaitkan dengan ancaman non tradisional atau ancaman non militer. Sehingga tekhnologi yang digunakan ataupun produk yang dihasilkan oleh industri harus bisa memproyeksikan serta mengantisipasi segala bentuk ancaman baru ini.

Perlu kolaborasi antar pemerintah dan industri terkait, ataupun dengan pihak luar yang cenderung memiliki ‘kemajuan’ dalam rangka ‘mempelajari’ dan mendapatkan transfer pengetahuan tekhnologi yang bisa menyesuaikan zaman.

 

Sembari meningkatkan kualitas pertahanan negara guna menyikapi berbagai ancaman baru, Indonesia pun menargetkan sebuah kemandirian dalam sektor pertahanan keamanan. Indonesia berupaya bisa memproduksi peralatan militer sendiri dengan mengurangi ketergantungan terhadap negara lain.

Dalam rangka mencapai visi ini, setidaknya ada dua aspek yang kiranya perlu digarisbawahi. Pertama, perlunya kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Pemerintah dalam hal ini telah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) pada 2010 yang secara spesifik bertugas untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan. Rencana induk telah dibuat, dan pada rentang waktu 2020-2024 (fase saat ini), direncanakan industri harus mampu secara signifikan dan mampu memproduksi alutsista berteknologi canggih lewat kerja sama internasional.

Laman Resmi Komiter Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) -sumber: kkip.go.id

Visi kemandirian pertahanan Indonesia yang merupakan bentuk Internal Balancing -upaya menghadapi ancaman dengan sumber daya internal- sekiranya harus dibarengi dengan aktivitas Eksternal Balancing.

Meskipun penamaannya adalah “kemandirian” namun dalam proses pencapaiannya, tentu saja membutuhkan kolaborasi dan kerjasama dengan negara-negara lain. Indonesia sekiranya harus terus memaksimalkan hubungan kerjasamanya dengan negara mitra strategisnya. Meskipun karakter kemitraan strategis tidak ‘seintens’ bentuk kerjasama pertahanan yang berupa aliansi, namun ketika dioptimalkan maka negara negara-negara yang terlibat bisa mengembangkan kerja sama pada level tertentu yang diharapkan memberikan manfaat bagi semuanya.

Pemain industri pertahanan Indonesia yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) memang telah cukup sukses dalam menghasilkan ALPALHANKAM (Alat Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan) yang hasilnya tidak saja digunakan oleh pemerintah -dalam hal ini kementrian atau instansi terkait– namun juga telah diekspor ke negara lain. Akan tetapi hingga saat ini masih ada pula beberapa perusahaan lokal yang masih belum bisa memenuhi permintaan lokal dari instansi pemerintah karena belum mampu memproduksi teknologi canggih. Olehnya dalam hal ini ‘kemitraan strategis’ dengan negara lain menjadi langkah penting dalam mencapai kematangan visi kemandirian secara komprehensif. Targetnya adalah transfer teknologi dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara negara atau perusahaan produsen persenjataan dengan negara konsumen persenjataan.

Sumber: Google Advance Search

Sebuah kabar baik ketika mendapati informasi bahwa KKIP dalam upayanya mencapai program nasional kemandirian alutsista menjalin kerjasama dengan Korea Selatan untuk pengembangan program jet Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperimen (KFX/IFX), pesawat tempur bertekhnologi tinggi.

Upaya ini tentu menjadi solusi yang tepat mengingat salah satu masalah terbesar yang masih dihadapi oleh pihak militer saat ini adalah jumlah peralatan pertahanan terutama alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sangat terbatas dan kondisi peralatan pertahanan yang secara rata-rata tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi.

Aspek kedua yang juga perlu digarisbawahi dalam rangka pencapaian kemandirian alutista adalah perihal pendanaan pengembangan tekhnologi pertahanan. Sejak 2006 hingga saat ini sector pertahanan hanya disisihkan anggaran kurang lebih 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Alhasil, postur pertahanan Indonesia masih tergolong kurang dalam menghasilkan daya tangkal yang memadai atas berbagai potensi ancaman.

Sumber: Screenshot laman databoks.katadata.co.id

Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) anggaran militer Indonesia hanya 0,81% dari PDB. Angka ini membuat Indonesia masih tertinggal dari umumnya negara-negara di ASEAN. Olehnya tentu saja perlu keseriusan dari pemerintah Indonesia dalam mengupayakan peningkatan anggatan guna penguatan postur pertahanan negara.

 

***

 

Referensi Penulisan:

1. WiRA (Media Informasi Kementrian Pertahanan). “Perkembangan Tekhonologi Menuju Kemandirian Industri Pertahanan”. Edisi Khusus 2014

2. Raden Mas Jerry indrawan dan Bayu Widiyanto. “KEBIJAKAN OFSET DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN PERTAHANAN NEGARA”. 2016

3. Katadata. “Cek Data: Anggaran Pertahanan Indonesia Hanya 0,8% Dari PDB?”. Diakses melalui https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/31/cek-data-anggaran-pertahanan-indonesia-hanya-08-dari-pdb pada 17 Januari 2019

4. Yanyan Mochammad Yani dan Ian Montratama. “Quo Vadis Politik Luar Negeri Indonesia”. 2017

Leave a Reply